Setiap negara memiliki sistem politik, struktur pemerintahan, dan cara memberikan penghargaan kepada wakil rakyat yang berbeda-beda. Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan publik adalah gaji anggota parlemen. Isu gaji anggota legislatif kerap menimbulkan kontroversi. Banyak pihak membandingkannya dengan realitas kehidupan masyarakat, lalu mempertanyakan: apakah besaran tersebut benar-benar mencerminkan beban kerja dan tanggung jawab mereka?
Di berbagai belahan dunia, gaji anggota parlemen bisa sangat bervariasi. Ada negara yang memberikan kompensasi besar demi menarik individu terbaik masuk ke ranah politik, namun ada juga negara yang menetapkan standar sederhana agar jabatan wakil rakyat tidak menjadi sarana memperkaya diri.
Artikel ini akan membahas 18 negara dengan gaji anggota parlemen terbesar di dunia, lengkap dengan perbandingan, konteks sosial-ekonomi, serta pro-kontra yang muncul di masyarakat.
Nigeria – Juara dalam Gaji Fantastis
Nigeria kerap menempati peringkat pertama dalam daftar gaji anggota parlemen tertinggi di dunia. Anggota Dewan Nasional di negara ini mendapat gaji pokok sekitar Rp28 juta per bulan. Namun, yang membuat angka ini mencengangkan adalah tunjangan tambahan yang bisa mencapai lebih dari Rp500 juta per bulan.
Seorang anggota dewan di Nigeria berpotensi meraup pemasukan sekitar Rp535 juta per bulan ketika seluruh elemen penghasilan dijumlahkan. Jumlah ini sangat kontras dengan kondisi masyarakat Nigeria, di mana pendapatan rata-rata warga masih jauh di bawah standar layak. Akibatnya, muncul kritik bahwa sistem gaji parlemen Nigeria memperlebar kesenjangan sosial.
Jepang – Profesionalisme Dibayar Mahal
Sebagai salah satu negara maju dengan ekonomi terbesar dunia, Jepang juga memberikan gaji tinggi kepada anggotanya di Diet Nasional (parlemen). Rata-rata pendapatan seorang legislator Jepang diperkirakan sekitar Rp324 juta per bulan, setara dengan Rp4 miliar per tahun.
Gaji tersebut sekitar enam kali lipat dari rata-rata gaji pekerja Jepang biasa. Pemerintah beralasan bahwa kompensasi besar dibutuhkan untuk menarik politisi berintegritas tinggi dan mencegah praktik korupsi. Namun, sebagian masyarakat menilai angka itu terlalu tinggi, terutama di tengah masalah penuaan populasi dan perlambatan ekonomi.
Selandia Baru – Transparansi Tinggi, Gaji Menggiurkan
Di kawasan Pasifik, Selandia Baru terkenal dengan politik yang relatif bersih dan transparan. Anggota parlemen di negara ini memperoleh sekitar Rp232 juta per bulan. Meski sempat dipotong selama pandemi COVID-19, gaji mereka tetap termasuk yang terbesar di dunia.
Pemerintah Selandia Baru menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci. Gaji wakil rakyat diumumkan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa mengawasi. Hal ini membuat kritik lebih terkendali, meskipun jumlahnya tetap dianggap tinggi dibanding rata-rata pekerja Selandia Baru.
Liberia – Tinggi di Tengah Rakyat Miskin
Liberia, negara di wilayah Afrika Barat, memiliki gaji parlemen yang menjadi sorotan. Anggota dewan di sana berpotensi mendapatkan USD 15.000 per bulan, setara dengan Rp245 juta.
Ironisnya, banyak warga Liberia hanya hidup dengan pendapatan sekitar USD 50 per bulan. Kesenjangan ini membuat banyak pihak menilai gaji parlemen Liberia tidak sejalan dengan kondisi rakyat. Kritik keras datang dari masyarakat sipil yang menuntut penyesuaian lebih adil.
Israel – Stabilitas Politik Dihargai Tinggi
Israel memiliki gaji anggota parlemen (Knesset) sekitar USD 155.860 per tahun atau sekitar Rp1,3 miliar. Angka tersebut sebanding dengan gaji pejabat senior di sektor publik.
Sebagai negara dengan dinamika politik dan keamanan yang kompleks, Israel berargumen bahwa kompensasi tinggi diperlukan untuk menjaga stabilitas dan menarik profesional terbaik. Walaupun demikian, banyak pihak menyoroti ketimpangan antara penghasilan anggota dewan dan lonjakan biaya hidup di Israel.
Kepulauan Cayman – Surga Finansial, Gaji Fantastis
Kepulauan Cayman, wilayah kecil namun kaya berkat sektor finansialnya, memberikan kompensasi tinggi untuk anggotanya. Pendapatan tahunan seorang anggota parlemen diperkirakan mencapai USD 156.960, atau sekitar Rp1,35 miliar.
Dengan jumlah penduduk yang sedikit, beban kerja parlemen sebenarnya relatif kecil dibanding negara besar. Namun, alasan pemerintah adalah untuk menyesuaikan dengan standar ekonomi setempat yang berbasis jasa keuangan internasional.
Singapura – Efisiensi Dibayar Setimpal
Singapura dikenal sebagai negara dengan sistem politik efisien dan birokrasi minim korupsi. Anggota dewan di negara ini berpotensi menerima gaji tahunan sekitar SGD 192.500, atau sekitar Rp182 juta tiap bulan.
Besarnya gaji di Singapura sering dijadikan contoh bagaimana kompensasi yang tinggi bisa menekan korupsi. Pemerintah menekankan prinsip “you pay for quality”. Namun, di sisi lain, publik menyoroti perbedaan besar dengan pekerja sektor menengah ke bawah.
Irlandia – Tinggi untuk Standar Eropa
Di Eropa, Irlandia memberikan gaji dasar sekitar €113.679 per tahun atau setara Rp100 juta per bulan kepada anggotanya.
Meski lebih rendah dari Jepang atau Singapura, angka ini cukup tinggi untuk ukuran Eropa. Pemerintah Irlandia berpendapat bahwa besarnya kompensasi bagi anggota dewan diperlukan mengingat tingginya biaya hidup di Dublin dan kota-kota besar lain.
Malaysia – Saingan Tetangga Indonesia
Pendapatan bulanan legislator Malaysia ditetapkan sekitar RM 41.700, kira-kira sama dengan Rp143 juta. Angka ini termasuk gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Dibandingkan dengan Indonesia, gaji anggota parlemen Malaysia lebih rendah, tetapi tetap jauh di atas rata-rata pendapatan warganya. Hal ini kerap menjadi bahan perdebatan di negeri jiran.
Filipina – Lengkap dengan Tunjangan
Anggota dewan di Filipina memperoleh gaji sekitar PHP 300.000 per bulan, yang kira-kira sama dengan Rp85,6 juta. Di luar itu, mereka juga mendapat berbagai tunjangan, termasuk representasi, pakaian, dan biaya medis.
Kritik datang karena tunjangan dianggap berlebihan, sementara banyak wilayah di Filipina masih bergulat dengan kemiskinan.
Thailand – Kombinasi Gaji dan Tunjangan
Di Thailand, anggota parlemen mendapatkan gaji THB 113.560 ditambah tunjangan sekitar THB 50.000, sehingga total sekitar Rp70 juta per bulan.
Tunjangan medis tambahan yang diterima anggota dewan mencapai sekitar Rp60 juta setiap tahunnya. Sistem ini membuat posisi anggota parlemen menjadi cukup bergengsi, meskipun masih kalah jauh dibanding Jepang atau Singapura.
Indonesia – Gaji dan Tunjangan Fantastis
Anggota DPR RI menerima gaji pokok sekitar Rp7 juta per bulan. Namun, jika ditambah dengan tunjangan rumah, transportasi, komunikasi, dan berbagai fasilitas lainnya, total penghasilan bisa menyentuh lebih dari Rp100 juta hingga Rp120 juta per bulan.
Secara rasio, gaji anggota DPR RI disebut mencapai 17 kali lipat pendapatan per kapita. Hal ini membuat Indonesia masuk daftar negara dengan gaji anggota parlemen terbesar dibanding kemampuan ekonomi warganya.
Swedia – Sederhana, tapi Tetap Tinggi
Swedia dikenal sebagai negara dengan tradisi politik sederhana. DPR dengan penghasilan tertinggi memperoleh gaji bulanan sekitar USD 6.900, atau setara dengan Rp97 juta.
Meski terbilang besar, untuk standar Swedia jumlah ini relatif wajar. Yang menarik, tidak banyak fasilitas mewah diberikan, sehingga jabatan anggota parlemen lebih dilihat sebagai bentuk pengabdian, bukan sarana kaya raya.
Swiss – Negara Kecil, Gaji Besar
Swiss memberikan kompensasi yang sangat besar kepada pejabat legislatif dan eksekutif. Anggota parlemen sekaligus pejabat federal bisa mendapatkan CHF 472.958 per tahun ditambah tunjangan, setara dengan Rp80 juta per bulan.
Selain gaji, fasilitas yang diterima termasuk mobil dinas, layanan keamanan, dan tunjangan transportasi. BPenghasilan yang tinggi dianggap wajar karena biaya hidup di Swiss cukup mahal.
Perbandingan Rasio dengan Pendapatan Rakyat
Menariknya, ketika dibandingkan dengan pendapatan per kapita, gaji tertinggi DPR justru tampak lebih mencolok di beberapa negara berkembang.
- Nigeria: gaji parlemen mencapai 116 kali lipat pendapatan per kapita.
- Kenya: 76 kali lipat.
- Ghana: 30 kali lipat.
- Indonesia: sekitar 17 kali lipat.
Artinya, bukan hanya jumlah absolut yang penting, tetapi juga perbandingan dengan kondisi rakyat.
Kontroversi dan Kritik
gaji DPR tertinggi parlemen selalu memicu perdebatan. Di satu pihak, pemerintah menilai gaji tinggi dapat mencegah praktik korupsi dan menarik sumber daya manusia berkualitas. Namun, publik menilai penghasilan tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Kritik semakin tajam ketika kinerja parlemen dianggap tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. Hal ini terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, Nigeria, hingga Liberia.
Kesimpulan
Dari daftar 18 negara ini, terlihat jelas bahwa gaji DPR tertinggi tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi rakyatnya. Negara kaya seperti Jepang dan Singapura memang wajar memberikan gaji besar, tetapi negara berkembang seperti Nigeria dan Liberia justru memberikan kompensasi fantastis meski mayoritas rakyat hidup dalam kesulitan.
Di kancah internasional, gaji legislator Indonesia tergolong tinggi, baik dari sisi nominal maupun perbandingan relatif dengan negara lain. Pertanyaannya: apakah besarnya gaji ini sebanding dengan kualitas legislasi dan pengabdian mereka pada rakyat?
Pada akhirnya, transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci. Gaji besar bisa diterima, asalkan benar-benar dibarengi dengan kinerja nyata untuk kesejahteraan publik.
