Kairo – Agustus 2025 – Kawasan Timur Tengah kembali diguncang isu keamanan setelah Mesir dikabarkan mengerahkan hingga 40.000 personel militer ke perbatasan dengan Jalur Gaza. Pengerahan pasukan besar-besaran menimbulkan pertanyaan mengenai situasi sebenarnya di perbatasan Gaza–Sinai.
Menurut laporan sejumlah media internasional, pasukan Mesir ditempatkan di pos-pos strategis sepanjang koridor perbatasan Rafah, lengkap dengan tank tempur, kendaraan lapis baja, artileri, hingga perlengkapan pengintaian modern. Langkah ini menandai salah satu mobilisasi militer terbesar Mesir di kawasan sejak beberapa dekade terakhir.
Alasan Pengerahan Pasukan
Pemerintah Mesir menyatakan bahwa pengerahan ribuan tentara ke perbatasan Gaza dilakukan demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Situasi di Gaza Selatan, khususnya Rafah, semakin memburuk seiring meningkatnya operasi militer Israel. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran terjadinya eksodus massal pengungsi Palestina ke wilayah Mesir.
Mesir menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan Gaza dikosongkan dari warganya. Relokasi besar-besaran rakyat Palestina ke Sinai dikhawatirkan akan mengubah peta politik dan demografi kawasan, sekaligus mengancam stabilitas dalam negeri Mesir sendiri.
Perbatasan Rafah: Pintu Satu-satunya ke Dunia Luar
Perbatasan Rafah merupakan satu-satunya pintu keluar-masuk Gaza yang tidak langsung dikendalikan Israel. Selama bertahun-tahun, gerbang ini menjadi jalur penting bagi masuknya bantuan kemanusiaan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok bagi lebih dari dua juta warga Gaza.
Namun, sejak Israel meningkatkan operasi militer di selatan Gaza, arus bantuan semakin tersendat. Mesir pun memperketat pengawasan di pintu Rafah untuk mengendalikan pergerakan orang dan barang. Dengan hadirnya tambahan puluhan ribu tentara, perbatasan kini semakin terkontrol ketat.
Ketakutan akan Lonjakan Pengungsi
Salah satu isu utama adalah pengungsi Palestina. PBB memperkirakan jutaan penduduk Gaza saat ini hidup tanpa tempat tinggal karena eskalasi konflik. Jika situasi di Rafah semakin memburuk, mereka mungkin akan mencari jalan keluar ke Sinai.
Mesir menghadapi dilema besar. Di satu sisi, negara itu ingin menunjukkan solidaritas pada rakyat Palestina. Namun di sisi lain, menerima gelombang pengungsi dalam jumlah besar bisa mengacaukan stabilitas keamanan Sinai yang sudah lama rawan akibat aktivitas kelompok bersenjata.
Publik Mesir juga menolak tegas usulan relokasi penduduk Gaza ke kawasan Sinai. Banyak pihak melihatnya sebagai upaya “mengusir” Palestina dari tanah mereka sendiri, yang justru akan memperlemah perjuangan kemerdekaan Palestina.
Latar Belakang Sejarah Perbatasan Mesir–Gaza
Perbatasan Mesir–Gaza memiliki sejarah panjang yang penuh dinamika. Perjanjian Camp David 1979, yang muncul setelah Perang Arab–Israel, mengatur pengawasan Koridor Philadelphi oleh Mesir dan Israel. Dalam perjanjian tersebut, Mesir dibatasi dalam menempatkan jumlah pasukan di Sinai untuk menjaga keseimbangan keamanan.
Namun, kondisi berubah sejak munculnya kelompok ekstremis di Sinai pada era 2010-an. Israel berkali-kali mengizinkan Mesir memperkuat kehadiran militernya di kawasan itu demi menumpas ISIS-Sinai dan jaringan penyelundupan senjata.
Kali ini, pengerahan 40.000 tentara beserta alat tempur modern menjadi sinyal jelas bahwa Mesir ingin menunjukkan ketegasan sekaligus kesiapan menghadapi skenario terburuk dari konflik Gaza.
Mesir di Persimpangan Diplomatik
Langkah Mesir ini juga menempatkan Kairo di posisi diplomatik yang rumit. Sejak lama, Mesir menjadi mediator utama dalam konflik Israel–Palestina. Banyak kesepakatan gencatan senjata tercapai berkat peran Mesir sebagai penengah.
Namun, pengerahan pasukan dalam jumlah besar dapat menimbulkan kesan berbeda. Israel mungkin melihat tindakan ini sebagai ancaman, walaupun Mesir menegaskan tujuan utamanya hanyalah pertahanan.
Sementara itu, Amerika Serikat – sekutu utama Israel – tetap menjaga komunikasi dengan Mesir. Washington kemungkinan akan mendorong agar kedua negara tidak salah paham di lapangan, mengingat Sinai dan Gaza adalah kawasan yang sensitif secara geopolitik.
Pembangunan Tembok dan Pertahanan Baru
Selain pengerahan pasukan, Mesir juga memperkuat infrastruktur pertahanannya. Sebuah tembok beton raksasa setinggi enam meter dibangun di sepanjang garis perbatasan, bahkan ditanam ke dalam tanah untuk mencegah pembangunan terowongan penyelundupan dari Gaza.
Pos-pos militer dipersenjatai dengan kendaraan lapis baja, artileri, serta drone pengintai. Kamera termal dan sensor gerak juga dipasang untuk mendeteksi pergerakan mencurigakan, baik dari pihak penyelundup maupun kemungkinan infiltrasi kelompok bersenjata.
Dengan langkah ini, Mesir ingin memastikan bahwa perbatasannya tetap terkendali, baik dari ancaman eksternal maupun potensi instabilitas internal.
Krisis Kemanusiaan yang Memburuk
Mesir, walaupun konsentrasinya pada keamanan perbatasan, tetap menyadari urgensi situasi kemanusiaan di Gaza. Organisasi internasional melaporkan bahwa lebih dari 80 persen infrastruktur Gaza hancur, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum.
Warga sipil berada dalam kondisi terjepit: di satu sisi terhimpit serangan militer, di sisi lain tidak bisa keluar karena perbatasan ditutup. Bantuan kemanusiaan yang biasanya masuk lewat Rafah kini semakin terhambat.
PBB memperingatkan bahwa Gaza bisa menghadapi bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern, jika jalur bantuan tetap tersumbat.
Respon Publik di Mesir
Di dalam negeri, kebijakan pengerahan tentara menuai beragam reaksi. Banyak warga Mesir mendukung langkah pemerintah, karena dianggap melindungi kedaulatan dan mencegah terjadinya relokasi paksa Palestina ke Sinai.
Namun, kelompok pro-Palestina di Mesir menilai pemerintah terlalu fokus pada keamanan, sementara penderitaan rakyat Gaza terus bertambah. Mereka menuntut agar Mesir lebih proaktif membuka jalur bantuan kemanusiaan melalui Rafah.
Meski demikian, pemerintah Mesir tetap berhati-hati. Dengan situasi ekonomi yang sulit, Kairo tidak ingin mengambil risiko menanggung beban tambahan yang bisa memicu krisis sosial di dalam negeri.
Implikasi Regional
Pengiriman 40.000 tentara Mesir tidak hanya berdampak bagi Gaza, tetapi juga berimplikasi luas di kawasan Timur Tengah. Negara-negara Arab memandang langkah Mesir sebagai sikap tegas menolak skenario relokasi warga Palestina.
Namun, sebagian pengamat khawatir pengerahan pasukan dalam jumlah besar dapat meningkatkan ketegangan dengan Israel. Walau kedua negara memiliki perjanjian damai sejak 1979, hubungan mereka tidak pernah benar-benar hangat, dan faktor militer tetap menjadi isu sensitif.
Kesimpulan: Jalan Sulit Mesir
Keputusan Mesir mengerahkan 40.000 tentara ke perbatasan Gaza mencerminkan posisi sulit yang dihadapi negara itu. Di satu sisi, langkah ini diperlukan untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah arus pengungsi besar-besaran. Namun di sisi lain, tindakan ini menambah tekanan diplomatik dan kritik internasional terkait akses kemanusiaan ke Gaza.
Mesir kini berada di persimpangan: menjaga stabilitas internal sekaligus mempertahankan perannya sebagai mediator regional. Apapun langkah berikutnya, jelas bahwa perbatasan Rafah akan tetap menjadi titik krusial yang menentukan arah konflik Israel–Palestina ke depan.
